Komisi VIII DPR Paksa BNPB-Pemda Tangani Masyarakat Terpengaruh Banjir Jabodetabek

Komisi VIII DPR Paksa BNPB-Pemda Tangani Masyarakat Terpengaruh Banjir Jabodetabek

Komisi VIII DPR menekan pada BNPB, Kementrian Sosial (Kemensos), BPBD serta Dinas Sosial untuk siap waspada menghadapo banjir yang menempa di sebagain daerah Jabodetabek. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menjelaskan sebenarnya BMKG sudah meramalkan curah hujan yang akan menempa daerah Jabodetabek tinggi sekali. “Saya menekan pada BNPB, Kementerian Sosial, BPBD serta Dinas Sosial di semasing wilayah untuk siap waspada hadapi banjir yang hampir rata di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Jabodetabek,” kata Ace dalam info tertulisnya, Kamis (2/1/2020).

“Kesiagaan hadapi musibah, khususnya banjir, menurut perkiraan BMKG dikarenakan tingginya curah hujan. Serta BMKG menjelaskan jika pucuk curah hujan tinggi akan berlangsung pada bulan Februari 2020. Ini berarti peluang musibah banjir harus tetap dicermati,” sambungnya. Untuk pemda (pemda), Ace minta masyarakat yang terpengaruh banjir dipersiapakan rumah sesaat. Ia minta pemda memberi tempat aman sesaat buat masyarakat.

Baca juga : BAGAIMANA TRIK MENDOBRAK JARINGAN WIFI

“Diluar itu, pasti kami mengharap pada Pemerintah Wilayah untuk menyiapkan posko-posko banjir yang diperuntukkan jadi tempat pindah masyarakat yang disebut wilayah aman untuk jadikan jadi rumah sesaat masyarakat,” katanya. Diluar itu, Ace menginginkan Kemensos serta Dinsos sediakan logistik yang cukup buat masyarakat terpengaruh banjir. Keperluan logistik seperti makanan, minuman, sampai service kesehatan.

“Kementerian Sosial serta Dinas Sosial diinginkan untuk sediakan keperluan logistik fundamen seperti makanan, minuman, service kesehatan untuk masyarakat sebagai korban banjir,” katanya. Ace memandang selama ini perlakuan banjir oleh BNPB di Jabodetabek cukup sudah baik. Tetapi, Ace minta semua lembaga bersinergi untuk responsif genting lebih jauh. “Sejauh yang saya perhatikan, BNPB sangatlah baik kerja untuk menyampaikan kabar serta memonitor perubahan musibah banjir. Tetapi pasti masalah evakuasi serta perlakuan banjir ini tidak dapat dikerjakan BNPB semata-mata, dibutuhkan pengaturan dengan BPBD serta Kemensos dan Dinas Sosial ditempat untuk lakukan responsif genting,” paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close